Artikel Hukum

by: M. Ajisatria Suleiman

Pada 24 Maret 2008, setelah melalui salah satu proses pengujian UU yang paling kompleks dalam sejarah Mahkamah Konstitusi (“Mahkamah”), Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 22 Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UUPM”) bertentangan dengan UUD 1945. Tulisan ini mencermati salah satu pertimbangan hukum Mahkamah mengenai inkonstitusionalitas pasal tersebut yang dapat membuka “kotak pandora” mengenai penerapan hukum ekonomi internasional dalam sistem hukum Indonesia.

Perdebatan mengenai Pasal 22 UUPM pada dasarnya terfokus pada apakah pemberian hak atas tanah yang “dapat diperpanjang di muka sekaligus” bertentangan dengan UUD 1945, terutama dengan “hak menguasai negara” sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Yurisprudensi Mahkamah menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan “hak menguasai negara” adalah merumuskan kebijakan (beleid) melakukan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengawasan (toezichthoudensdaad) dan pengelolaan (beheersdaad).
Mahkamah menyatakan bahwa pemberian hak atas tanah yang dapat diperpanjang di muka sekaligus dapat melemahkan hak menguasai negara pada bidang pengawasan (dalam hal kapasitas negara untuk membatalkan atau menghentikan hak-hak atas tanah tersebut) dan bidang pengelolaan (dalam hal pemerataan untuk memperoleh hak atas tanah secara adil).
Mahkamah kemudian mencoba mengaitkan kesimpulan tersebut dengan Pasal 32 UUPM yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal antara negara dengan penanam modal yang menggunakan forum arbitrase internasional. Menurut Mahkamah, ketentuan demikian semakin melemahkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi.

Alasannya, tatkala pemerintah mencoba menghentikan atau membatalkan suatu hak atas tanah, maka ia bertindak atas nama negara dalam kualifikasi pemegang kedaulatan (ius jure empirii). Legalitas tindakan tersebut hanya dapat diuji dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Sementara itu, pengujian tindakan pemerintah di hadapan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan ketika negara sedang bertindak dalam kualifikasi sebagai pedagang atau subyek perdata biasa (ius jure gestiones). Lebih jauh lagi, Mahkamah mengatakan “seharusnya klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase dicantumkan dalam rumusan kontrak, kasus demi kasus, bukan dalam perumusan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat permanen yang justru mempersulit Pemerintah sendiri.”

Sangat disayangkan Mahkamah tidak melanjutkan pendapat tersebut dan langsung meloncat ke argumen lain. Namun demikian, apabila dikaji lebih mendalam, dapat disimpulkan secara implisit bahwa Mahkamah menentang pengujian atas tindakan administrasi negara (seperti pemberian ijin dan pemberian hak atas tanah) di hadapan arbitrase internasional karena mengurangi kedaulatan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.
Permasalahannya, ketentuan hukum dan praktek komunitas internasional, termasuk Indonesia, sangat bertolak belakang dengan kesimpulan Mahkamah tersebut.

Saat ini, Indonesia merupakan negara peserta dari Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States yang diratifikasi dengan UU No. 5 tahun 1968. Konvensi tersebut menyediakan forum arbitrase internasional antara negara dengan penanam modal di negara tersebut dengan difasilitasi suatu lembaga internasional yang dikenal dengan nama ICSID. Indonesia sendiri menunjuk ICSID sebagai forum penyelesaian sengketa investasi sebagaimana tercantum dalam formulir persetujuan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Konvensi ini tidak membedakan kualifikasi tindakan suatu negara, sehingga batas antara negara sebagai pemegang kedaulatan (ius jure empirii) dengan negara sebagai pedagang (ius jure gestiones) semakin kabur. Dalam perkara klasik Kartika Plaza (Republik Indonesia v. Amco Asia Corp), pemerintah Indonesia digugat karena melakukan pencabutan lisensi penanaman modal dari satu investor asing. Dalam perkara ini, Republik Indonesia dikalahkan. Yang menarik, tindakan pemerintah yang dipermasalahkan adalah tindakan pemberian lisensi yang notabene-nya adalah suatu tindakan sebagai pemerintah negara berdaulat karena hubungan hukum yang tercipta adalah antara pemberi ijin dengan penerima ijin. Permasalahan akan berbeda apabila tindakan yang dipermasalahkan adalah dalam suatu hubungan kontraktual.

Jika penafsiran Mahkamah dilanjutkan, maka kotak pandora yang terbuka akan bergulir terkait dengan berbagai permasalahan konstitusional terhadap beberapa permasalahan hukum internasional.

Pertama, apakah pengujian tindakan negara sebagai pemegang kedaulatan di forum arbitrase internasional dianggap inkonstitusional? Jika mengikuti logika berpikir Mahkamah dalam pertimbangan hukum pengujian UUPM, maka jawabannya adalah iya, pengujian tersebut inkonstitusional. Implikasinya secara sederhana, sangat dimungkinkan Pasal 32 UUPM di kemudian hari dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Namun jika hal demikian sampai terjadi, perlu dipikirkan pula dampaknya terhadap nasionalisasi yang akan dilakukan oleh Republik Indonesia karena tindakan tersebut melahirkan kewajiban bagi negara (responsibility of the state) dalam hukum internasional untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Kedua, bagaimana konstitusi mengikuti perkembangan hukum ekonomi internasional yang bergerak dengan sangat dinamis? Jika konstitusi ditafsirkan secara rigid, hal ini akan kontraproduktif dengan keaktifan partisipasi pemerintah dalam forum-forum dan perjanjian internasional. Perkembangan hukum ekonomi internasional dewasa ini berlangsung sangat pesat sehingga membutuhkan penafsiran konstitusional yang dinamis pula. Sebagai contoh, forum penyelesaian sengketa di World Trade Organization (WTO) memiliki kewenangan untuk mengadili produk hukum suatu pemerintahan berdaulat. Dalam perkara Mobil Nasional yang diperiksa pada panel WTO misalnya (Indonesia v. Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat), Keputusan Presiden No. 42 tahun 1996 dinyatakan bertentangan dengan perjanjian WTO. Padahal, Keputusan Presiden tersebut memiliki karakter pengaturan yang mengikat warga negara secara umum (regeling). Pertanyaan konstitusionalnya kemudian adalah apakah Keputusan Presiden tersebut masih berlaku dalam sistem hukum di Indonesia?

Ketiga, bagaimana hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional dalam perspektif konstitusi? Berbagai permasalahan di atas akan dapat terjawab apabila terdapat suatu konsep hubungan yang jelas antara hukum internasional dengan hukum nasional: apakah keduanya merupakan satu kesatuan sistem hukum (monisme) atau terpisah (dualisme). Pun apabila dianggap sebagai dua sistem hukum yang berbeda, manakah yang lebih tinggi kedudukannya, hukum nasional atau hukum internasional? Mahkamah sendiri telah beberapa kali memanfaatkan hukum internasional sebagai landasan putusannya, misalnya dalam pengujian asas retroaktif pada UU tentang Tindak Pidana Terorisme; hak pilih dan dipilih mantan anggota PKI dalam UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD; serta pemberian amnesti dalam UU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Mahkamah berdalil bahwa ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dimanfaatkan adalah hukum kebiasaan internasional dan prinsip hukum yang diakui secara internasional.

Jika memang demikian, lalu dimana letak kedaulatan rakyat? Dapatkah keiinginan kolektif rakyat Indonesia dibatasi oleh prinsip internasional? Atau sebaliknya, mungkinkah konstitusi yang dibentuk secara demokratis membatalkan suatu ketentuan hukum internasional? Itulah pertanyaan yang harus dijawab dari kotak Pandora yang sudah terlanjur dibuka. Pertanyaan tersebut tidak hanya menarik untuk dikaji secara filosofis oleh ahli hukum saja, namun juga oleh siapapun karena sudah masuk pada tataran praktis yang menyangkut hak warga negara, kepentingan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.